Warga Sultan Daulat Tagih Janji PT Asdal
SUBULUSSALAM - Masyarakat
Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam mempertanyakan komitmen
perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari (APL) terkait sejumlah
janjinya kepada warga sekitar. Seperti disampaikan Andong Maha, Lembaga
Pemerhati Aspirasi Publik (Lepasp) Kota Subulussalam dalam siaran pers
kepada Serambi, Senin (1/1) kemarin.
Dalam surat tersebut, Andong mengatakan perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5047 hektar itu hingga kini belum juga merealisasikan sejumlah kesepakatan sebagaimana hasil dengar pendapat masyarakat dengan PT APL yang dimotori Komisi B DPRK, (29/11) tahun lalu di gedung DPRK setempat.
“Semua apa yang menjadi kesepakatan dalam rapat hanya tinggal janji karena sampai sekarang belum ada realisasinya,” kata Andong.
Lebih jauh Andong menyebutkan sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat dalam dengar pendapat tersebut seperti masalah Corporate social responsibility (CSR), Upah Minimum Provinsi (UMP), Jamsostek, kebun plasma, ukur ulang dan sejumlah kesepakatan lainnya. Malah, menurut Andong, pembuatan jalan perkebunan masyarakat yang telah dibayar masyarakat senilai Rp 70 juta tahun 1999 silam hingga kini belum rampung dikerjakan. Karenanya, Andong mendesak perusahaan segera menepati janjinya sebelum masyarakat bertindak.
“Kami juga berharap dukungan pemerintah dan DPRK agar PT Asdal menepati janjinya,” tulis Andong.(kh)
Dalam surat tersebut, Andong mengatakan perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5047 hektar itu hingga kini belum juga merealisasikan sejumlah kesepakatan sebagaimana hasil dengar pendapat masyarakat dengan PT APL yang dimotori Komisi B DPRK, (29/11) tahun lalu di gedung DPRK setempat.
“Semua apa yang menjadi kesepakatan dalam rapat hanya tinggal janji karena sampai sekarang belum ada realisasinya,” kata Andong.
Lebih jauh Andong menyebutkan sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat dalam dengar pendapat tersebut seperti masalah Corporate social responsibility (CSR), Upah Minimum Provinsi (UMP), Jamsostek, kebun plasma, ukur ulang dan sejumlah kesepakatan lainnya. Malah, menurut Andong, pembuatan jalan perkebunan masyarakat yang telah dibayar masyarakat senilai Rp 70 juta tahun 1999 silam hingga kini belum rampung dikerjakan. Karenanya, Andong mendesak perusahaan segera menepati janjinya sebelum masyarakat bertindak.
“Kami juga berharap dukungan pemerintah dan DPRK agar PT Asdal menepati janjinya,” tulis Andong.(kh)
Editor : bakri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar